Patroli Laut Australia Bakar 3 Kapal Penangkap Ikan Ilegal Indonesia, 260 Kg Hasil Tangkapan di Sita
Jakarta - Sebanyak tiga kapal penangkap ikan ilegal Indonesia dibakar oleh otoritas Australia pada akhir pekan lalu. Ratusan kilo alat penangkap ikan dan hasil tangkapan pun disita oleh pihak berwenang.
Dikutip dari ABC News pada Senin (8/11), selain tiga kapal dibakar, 13 kapal Indonesia lainnya digiring keluar dari perairan Australia.
Pasukan Perbatasan Australia atau Australian Border Force (ABF) merilis foto-foto yang menunjukkan kapal kecil warna-warni yang terbakar, usai operasi selama tiga hari di sekitar Rowley Shoals Marine Park, perairan sebelah utara Australia Barat.
Aksi tersebut dilakukan usai operator tur lokal memperingatkan soal puluhan kapal asing di area tersebut.
"Kami menjalani akhir pekan yang sibuk, kami menemukan 16 kapal yang menangkap ikan secara ilegal, dan kami merespons bersamaan dengan Perikanan Australia Barat," ungkap Kepala Komando Perbatasan Maritim Australia, Laksamana Muda Mark Hill.
"Ini mendemonstrasikan bahwa kita harus melawan penangkapan ikan ilegal, tak hanya di location Rowley Shoals, tetapi juga di seluruh penjuru utara negara," lanjutnya.
Peralatan menangkap ikan yang dimiliki kapal ilegal Indonesia itu disita, bersamaan dengan 630 kg teripang hasil tangkapan mereka. Setelah disita, barulah para nelayan itu digiring keluar dari perairan Australia.
Laksamana Muda Hillside mengatakan, para nelayan WNI ini tak terlihat terkejut dengan penangkapan ini.
"Mereka sudah biasa menghadapi ini, karena sayangnya, kami melihat sejumlah residivis," ujar Hillside.
"Sejauh ini para nelayan cukup patuh, mereka tidak melawan, dan mereka melakukan apa yang kita arahkan," lanjutnya.
Tidak ada nelayan yang ditahan atau dihukum. Menurut Hillside, lonjakan kasus penangkapan ikan ilegal ini disebabkan oleh faktor ekonomi di Indonesia. Kasus-kasus ini tidak disebabkan oleh pelonggaran penegakan kebijakan oleh Australia akibat pandemi COVID-19.
Direktur Northern Wildcatch Fish And Shellfish Australia, Grant Barker, mengatakan dalam melindungi perikanan di utara Australia, dibutuhkan upaya berkelanjutan dari pemerintah Australia dan dukungan bagi orang-orang yang terdampak bencana alam di Indonesia.
"Peningkatan serbuan [kapal asing] dan lebih banyaknya pelanggaran ini merupakan hasil dari siklon yang terjadi di area Indonesia sebelah selatan," kata Barker.
"Itu masalah yang dihadapi Pemerintah Indonesia, mereka harus menyuplai bantuan kepada rakyatnya ketika mereka terdampak bencana alam. Ini bukan tugas Australia untuk melonggarkan perbatasannya dan membiarkan mereka datang ke perairan kita, menjarah dan merusak terumbu karang kita," tutup Barker.
Dikutip dari ABC News pada Senin (8/11), selain tiga kapal dibakar, 13 kapal Indonesia lainnya digiring keluar dari perairan Australia.
Pasukan Perbatasan Australia atau Australian Border Force (ABF) merilis foto-foto yang menunjukkan kapal kecil warna-warni yang terbakar, usai operasi selama tiga hari di sekitar Rowley Shoals Marine Park, perairan sebelah utara Australia Barat.
Aksi tersebut dilakukan usai operator tur lokal memperingatkan soal puluhan kapal asing di area tersebut.
"Kami menjalani akhir pekan yang sibuk, kami menemukan 16 kapal yang menangkap ikan secara ilegal, dan kami merespons bersamaan dengan Perikanan Australia Barat," ungkap Kepala Komando Perbatasan Maritim Australia, Laksamana Muda Mark Hill.
"Ini mendemonstrasikan bahwa kita harus melawan penangkapan ikan ilegal, tak hanya di location Rowley Shoals, tetapi juga di seluruh penjuru utara negara," lanjutnya.
Peralatan menangkap ikan yang dimiliki kapal ilegal Indonesia itu disita, bersamaan dengan 630 kg teripang hasil tangkapan mereka. Setelah disita, barulah para nelayan itu digiring keluar dari perairan Australia.
Laksamana Muda Hillside mengatakan, para nelayan WNI ini tak terlihat terkejut dengan penangkapan ini.
"Mereka sudah biasa menghadapi ini, karena sayangnya, kami melihat sejumlah residivis," ujar Hillside.
"Sejauh ini para nelayan cukup patuh, mereka tidak melawan, dan mereka melakukan apa yang kita arahkan," lanjutnya.
Tidak ada nelayan yang ditahan atau dihukum. Menurut Hillside, lonjakan kasus penangkapan ikan ilegal ini disebabkan oleh faktor ekonomi di Indonesia. Kasus-kasus ini tidak disebabkan oleh pelonggaran penegakan kebijakan oleh Australia akibat pandemi COVID-19.
Direktur Northern Wildcatch Fish And Shellfish Australia, Grant Barker, mengatakan dalam melindungi perikanan di utara Australia, dibutuhkan upaya berkelanjutan dari pemerintah Australia dan dukungan bagi orang-orang yang terdampak bencana alam di Indonesia.
"Peningkatan serbuan [kapal asing] dan lebih banyaknya pelanggaran ini merupakan hasil dari siklon yang terjadi di area Indonesia sebelah selatan," kata Barker.
"Itu masalah yang dihadapi Pemerintah Indonesia, mereka harus menyuplai bantuan kepada rakyatnya ketika mereka terdampak bencana alam. Ini bukan tugas Australia untuk melonggarkan perbatasannya dan membiarkan mereka datang ke perairan kita, menjarah dan merusak terumbu karang kita," tutup Barker.
Komentar
Posting Komentar